X

Kebijakan Terkait Tata Kelola


  • Kebijakan Terkait Tata Kelola
  • Internal Audit Charter
  • Kebijakan Manajemen Risiko
  • Etika Bisnis dan Etika Kerja

Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan impelementasi Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan, BNI Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IAD berpedoman pada Piagam Audit atau Internal Audit Charter No. KP/207/DIR tanggal 10 Agustus 2010 mengenai Internal Audit Charter PT Bank BNI Syariah dan diperbaharui dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/002/DIR/R tanggal 2 Juni 2014 mengenai Internal Audit Charter PT Bank BNI Syariah. Internal Audit Charter dibuat sebagai gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan IAD. Internal Audit Charter terdiri dari Visi dan Misi IAD, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan IAD, Struktur dan Kedudukan IAD, Tugas dan Tanggung Jawab IAD, Wewenang IAD, Kode Etik Internal Audit, Pelaporan dan Dokumentasi, Perlindungan Hukum, Larangan, dan Sanksi.

Berikut ringkasan isi Internal Audit Charter :

  1. Visi dan Misi
  2. Visi: Menjadi mitra yang profesional, independen dan objektif bagi Manajemen Bank BNI Syariah untuk mendukung terwujudnya Bank BNI Syariah sebagai bank syariah pilihan yang unggul dalam layanan dan kinerja, patuh pada prinsip syariah serta aturan lain yang relevan.

    Misi: Memperkuat control, governance process dan risk management Bank BNI Syariah melalui kegiatan assurance dan konsultasi yang sesuai prinsip syariah.

  3. Tugas dan Tanggung Jawab IAD
  4. Tugas dan Tanggung Jawab IAD Berdasarkan Piagam Audit IAD, tugas dan tanggung jawab IAD antara lain mencakup :

    • Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi periodik.
    • Melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sesuai dengan Rencana Audit dan Konsultasi.
    • Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
    • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
    • Menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal control, governance process dan risk management.
    • Melakukan audit investigasi dan/atau audit forensik apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang.
    • Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.
    • Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
    • Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi.
    • Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan.
    • Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai IAD dalam melaksanakan tugasnya.
    • Menyusun program untuk mengevaluasi dan penjaminan mutu kegiatan audit yang dilakukan.
    • Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap pegawai IAD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pegawai IAD.
    • Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal.

  5. Wewenang IAD
    • Memiliki akses secara penuh bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi/area serta sumber daya lain Bank BNI Syariah, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
    • Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya kepada pihak internal maupun eksternal berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
    • Mengungkapkan hasil audit dan konsultasi tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.
    • Melakukan komunikasi secara langsung dengan Board of Director, Board of Commissioner dan/atau Komite Audit.
    • Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Board of Director, Board of Commissioner dan/atau Komite Audit.
    • Menentukan jadwal, auditee, personil, ruang lingkup dan menggunakan metodelogi teknik, perangkat dan pendekatan audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
    • Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk membantu fungsi auditor eksternal.
    • Dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

  6. Kode Etik
  7. Pegawai IAD harus menerapkan dan menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut:

    • Integritas yaitu jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas IAD dann profesi internal audit, serta menghargai dan mendukung tujuan Bank BNI Syariah dan IAD.
    • Independen dan Objektif, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, tidak menerima apapun yang berdampak terhadap professional judgement, serta mengungkapkan semua fakta yang diketahui dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan.
    • Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, serta tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan organisasi.
    • Kompetensi, yaitu melaksanakan penugasan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya, melaksanakan penugasan sesuai dengan SPFAIB atau standard profesional yang berlaku, serta meningkatkan kemampuan profesional secara terus menerus.

Kebijakan Manajemen Risiko

Pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan industri perbankan yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Bank yang sangat pesat meningkatkan eksposure risiko. Kondisi tersebut mendorong Bank untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan manajemen risiko, untuk mencapai tujuan Bank.

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka BNI Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, BNI Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha BNI Syariah.

Selain itu, unit manajemen risiko di BNI Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkaitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai first line, second line, dan third line of defense. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

  1. Dasar Acuan Manajemen Risiko
  2. Pelaksanaan Manajemen Risiko di BNI Syariah didasarkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dalam pengembangan manajemen risiko secara internal, BNI Syariah juga mengacu kepada regulasi nasional dan internasional. Regulasi nasional dalam hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK beserta peraturan pelaksanaannya, dan regulasi lain di luar ketentuan Bank Indonesia/OJK yang berkaitan dengan manajemen risiko. Sedangkan regulasi internasional adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BASEL Committee on Banking Supervision (BCBS), dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Islamic Financing Services Board (IFSB), serta praktik terbaik manajemen risiko yang berlaku di industri perbankan.

    Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup empat pilar yaitu:

    • Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
    • Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
    • Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan.
    • Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

  3. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko
  4. Secara struktural, kegiatan manajemen risiko BNI Syariah berada dalam wilayah tanggung jawab Direktur Risiko dan Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Divisi Enterprise Risk Management (ERD). Divisi ERD bertindak secara independen terhadap divisi/unit yang menjalankan fungsi bisnis/operasional maupun fungsi audit serta tidak mengambil keputusan operasional.

    BNI Syariah menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 10 risiko yang terekspos di BNI Syariah. Kerangka penerapan Manajemen Risiko tersebut paling kurang mencakup:

    • Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
    • Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko.
    • Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
    • Sistem pengendalian internal manajemen risiko.

  5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
  6. Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko mencakup ketentuan yang mengatur antara lain: identifikasi fungsi-fungsi, penempatan sistem informasi manajemen risiko, frekuensi pengiriman informasi, penyimpanan data, integritas dan kepemilikan data, kemampuan operasional lintas unit, tingkat kecanggihan sistem informasi risiko, pengamanan sistem dan model yang digunakan, perencanaan back up, pemulihan dan kontijensi, organisasi teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi serta metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur risiko.

  7. Penerapan Struktur dan Sistem Manajemen Risiko
  8. Penerapan keempat pilar manajemen risiko, antara lain dilakukan oleh beberapa fungsi sebagai berikut:

    • Penetapan dan fungsi organisasi, antara lain :
      1. Komite Pemantau Risiko (KPR) merupakan komite pada tingkat komisaris yang membantu Komisaris dalam pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko yang dilakukan Direksi.
      2. Komite Kebijakan Risiko merupakan komite yang membantu Direksi dalam Implementasi Manajemen Risiko BNI Syariah. Rapat KKR dilakukan minimal tiga bulan sekali.
      3. Enterprise Risk Management Division (ERD), yaitu unit kerja yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko di BNI Syariah. ERD bersifat independen dari Unit Operasional dan Unit Kerja Audit Intern.
    • Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dan kebijakan-kebijakan Manajemen Risiko Lainnya, serta menyusun pedoman perusahaan dan petunjuk pelaksanaan sebagai salah satu panduan untuk menjalankan operasional Bank.
    • Penetapan limit-limit risiko dan pelaksanaan stress testing.
    • Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran dan pemantauan risiko yang terdiri dari Risiko Kredit, dan Risiko Operasional.
    • Pengembangan sistem informasi manajemen risiko, antara lain kalibrasi parameter dalam sistem Electronic Financing Origination (eFO) untuk pengelolaan risiko kredit, optimalisasi penggunaan sistem Traffic Light untuk pemantauan risiko kredit, pengembangan modul Loss Event Database pada Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP) untuk risiko operasional.

  9. Budaya Risiko
  10. Untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan budaya manajemen risiko dan pegawai BNI Syariah wajib:

    • Memelihara kredibilitas perusahaan melalui praktik bisnis yang sehat, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, pemegang saham serta masyarakat.
    • Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan prinsip syariah.
    • Berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan dan sesuai dengan Kode Etik Insan BNI Syariah.
    • Memegang teguh prinsip rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.
    • Mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud.
    • Menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha berlandaskan pada visi dan misi BNI Syariah serta mengacu pada rencana usaha (business plan) yang telah ditetapkan.
    • Mengacu pada risiko BNI Syariah sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal sehingga terbentuknya reputasi perusahaan yang baik.
    • Menjunjung tinggi keterbukaan yang bertanggung jawab sesuai dengan praktik GCG.
    • Peka terhadap lingkungan dan tanggap terhadap kebutuhan seluruh stakeholder.

  11. Upaya Peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen Risiko
  12. Dalam mengelola risiko, BNI Syariah dibantu oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, yang terdiri dari:

    • Internal Rating System (IRS), yang berfungsi untuk mengidentifikasi risiko kredit, yaitu dengan cara menetapkan rating calon nasabah sebelum dilakukan proses pengusulan pemberian pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak memperoleh pembiayaan atau tidak.
    • Electronic Financing Origination (eFO) untuk proses dan putusan pembiayaan khususnya pembiayaan konsumer dan pembiayaan ritel produktif.
    • Electronic Financing Origination (eFO) Traffic Light sebagai alat untuk pemantauan kualitas nasabah-nasabah pembiayaan konsumer griya dan produktif. Pemantauan tersebut dilakukan setiap bulan oleh ERD.
    • Aplikasi Otomasi Penghitungan VaR untuk pemantauan posisi VaR dibandingkan dengan limit sehingga dapat memberikan informasi secara cepat atas pengaruh situasi pasar.
    • Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), yang berfungsi untuk mengukur dan mengidentifikasi risiko operasional.mPERISKOP terdiri dari dua bagian yaitu Risk and Control Self Assessment (RCSA) yang berfungsi untuk mengidentifikasi risiko operasional di setiap unit dan Loss Data Event (LED) yang berfungsi sebagai pencatatan kejadian dan kerugian risiko operasional yang telah terjadi. Pengisian self assessment PERISKOP dilakukan setiap triwulan oleh semua unit di kantor pusat dan di kantor cabang.
    • Electronic Corporate Guidelines (ECG), yang berfungsi sebagai pedoman perusahaan online yang dapat diakses oleh setiap pegawai untuk menjalankan aktivitas operasionalsehari-hari.
    • Kualitas dan peningkatan sistem informasi manajemen risiko terus ditingkat dan dipantau secara periodik agar dapat memberi pengaruh positif dalam mencapai target bisnis perusahaan.

Etika Bisnis dan Etika Kerja

Berdasarkan keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, Tanggal 23 Desember 2010, BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah.

Kode Etik BNI Syariah

No Kode Etik Uraian
1 Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan istiqomah

lnsan BNI Syariah dalam melakukan tugas & pekerjaannya harus menghindari unsur: (a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil); (b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. (c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariahl (d) Haram, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah; (e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2 Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (maslahah) dan berlaku universal

lnsan BNI Syariah dalam melakukan tugas/pekerjaannya harus: (a) Memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan; dan (b) Dilakukan dengan semangat rahmatan lil alamin yaitu dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

3 Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar

Segenap insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab-nya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni: (a) Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepega-waian dan data lainnya; (b) Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (c) Menyusun laporan serta bertanggungjawab atas isi laporan tersebut.

4 Larangan penyalahgunaan jabatan

Insan BNI Syariah dilarang: (a) Untuk menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntung-an, baik langsung maupun tidak langsung untuk: Keuntungan pribadi, Keuntungan anggota keluarganya, Keuntungan pihak-pihak lainnya, Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berutang serta meminjam fasilitas/ sarana kepada nasabah, rekanan atau mitra kerja; (c) Meman-faatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang sejenis yang tergolong atau mengarah kepada tindakan korporasi yang merugikan; (d) Untuk bertindak tidak jujur, mengutamakan subjektivitas dalam setiap kebijakan penilaian, misalnya terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan atau penetapan konsultan, pemilihan atau pene-tapan rekanan, perawatan aset BNI Syariah, pembangun-an sarana dan prasa-rana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas- luasnya.

5 Menghindari benturan kepentingan

lnsan BNI Syariah dilarang: (a) Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertu-juan untuk memberi keuntungan bagi insan BNI Syariah dan atau merugikan kepen-tingan BNI Syariah dan atau dapat mempe-ngaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya; (b) Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah; (c) Mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupa-kan keuntungan BNI Syariah; (d) Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapat-kan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugi-kan BNI Syariah; (e) Merangkap jabatan sebagai Pengurus & Fungsionaris Partai Politik, Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT, Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa, Pejabat Legislatif meliputi DPD, DPR atau DPRD, Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc, Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap jabatan, Pengurus Organisasi Massa; (f) Bekerja untuk kepen-tingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau sedang melaku-kan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI Syariah; (g) Memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat persetujuan dari Direksi.

6 Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (Risywah)

Insan BNI Syariah dilarang (a) Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab; (b) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; (c) Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instasi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah; (d) Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah di luar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah. Kecuali: Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah, Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

7

Menjaga nama baik BNI Syariah

lnsan BNI Syariah bersikap amanah, berakhlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka dan selalu berpijak kepada nilai Amanah dan Jamaah, setia mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perusahaan, perundang-undangan yang berlaku, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama lndonesia dan Kode Etik Bankir lndonesia. lnsan BNI Syariah tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah.

8 Menjaga kerahasiaan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang termasuk rahasia Bank, lnsan BNI Syariah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan; (b) Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan, baik yang menyangkut keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan BNI Syariah; (c) Menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya.

9 Penggunaan Corporate

Identity

lnsan BNI Syariah dilarang untuk menggunakan Corporate ldentity baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk kepentingan di luar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan oleh BNI Syariah.

10

Kompetensi

lnsan BNI Syariah dalam bekerja, selalu ingin maju dan mengembangkan diri, antara lain dengan memperhatikan kompetensi: (a) Melaksanakan tugas sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; (b) Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

11

Menjadi panutan

lnsan BNI Syariah agar menjadi panutan (suri tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja.

12

Adil

lnsan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

13

Pengungkapan informasi

lnformasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah. lnsan BNI Syariah dilarang: (a) Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan; (b) Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Syariah kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik; (c) Untuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjuk-kan perilaku profesional.

14 Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar insan BNI Syariah

Agar tercipta suasana kerja yang positif, lnsan BNI Syariah agar menjauhkan diri dan mencegah serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Penekanan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku; (b) Penghinaan: Melaksa-nakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menggu-nakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya. (c) Pelecehan: Tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan; (d) Provokasi Memanfa-atkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan politik atau paham tertentu atau kepentingan lain sejenis yang dapat diyakini dan dianggap akan dapat memba-hayakan BNI Syariah; (e) Persaingan tidak sehat lnsan BNI Syariah dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat. (f) Bertindak apriori. Menilai seorang atau lebih insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarluaskan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun; (g) Menghindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dengan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah.

15

Pekerjaan menjadi pembicara

lnsan BNI Syariah diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang terkait bisnis BNI Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari atasannya.

16

Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik

lnsan BNI Syariah dilarang: (a) Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Pemilu maupun kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik; (b) Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/ anggota legislatif; (c) lkut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.

17

Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih, dan kondusif sangat berpengaruh terhadap kinerja insan BNI Syariah. Untuk itu insan BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah; (b) Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkotika, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya; (c) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika kesusilaan; (d) Menjaga kebersihan lingkungan kerja tetap bersih, rapi, dan nyaman.

18

Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab

lnsan BNI Syariah wajib untuk: (a) Tidak diperbolehkan memanfaatkan aset dan fasilitas BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya; (b) Tidak menggunakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya; (c) Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempergunakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pegawai berhenti.

19

Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial

lnsan BNI Syariah mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, selalu peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat dan berperan aktif membantu penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.