X

Ketentuan Umum iB Hasanah Card


  1. Ketentuan Umum, Hak, Dan Kewajiban Pemegang BNI iB Hasanah Card
  2. 1.1. Definisi
    1. Akad adalah setiap bukti tertulis antara bank dan pemegang kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat – syarat dan ketentuan umum termasuk formulir aplikasi dan buku petunjuk layanan pemegang BNI iB Hasanah Card yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
    2. Bank adalah PT. Bank BNI Syariah, berkedudukan di Jakarta. Bank selaku penerbit kartu dengan ini bertindak sebagai :
      • Penjamin bagi pemegang kartu berdasarkan prinsip Kafalah (penjaminan) atas seluruh kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.
      • Pemberi pinjaman kepada pemegang kartu berdasar prinsip Qardh atas seluruh penarikan dana tunai yang dilakukan pemegang kartu melalui fasilitas dan/atau pelayanan jasa keuangan yang di miliki bank.
      • Penyedia dan pemberi layanan jasa perbankan kepada pemegang kartu berdasarkan prinsip Ijarah.
    3. Kartu adalah BNI iB Hasanah Card yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah yang diterbitkan oleh bank, baik yang merupakan kartu classic, kartu gold maupun kartu platinum, termasuk kartu tambahan.
    4. Pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah, dalam hal ini pemegang kartu bertindak sebagai :
      • Pihak yang dijamin oleh bank berdasarkan prinsip Kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant.
      • Penerima pinjaman berdasar prinsip Qardh karena transaksi penarikan tunai dengan menggunakan fasilitas dan/atau sistem pelayanan jasa keuangan milik bank.
      • Pengguna jasa atas sistem pembayaran dan pelayanan yang disediakan bank melalui penggunaan kartu berdasar prinsip Ijarah.
    5. Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh bank. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh bank. Bank berhak mengubah atau meninjau kembali besarnya limit kartu. Pemegang kartu dapat mengajukan permintaan tambahan/peningkatan limit kartu (sementara/tetap) dan bank berhak untuk menyetujui/menolak permintaan penambahan/peningkatan limit kartu tersebut.
    6. Merchant adalah para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu. Merchant dengan ini bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasar prinsip Kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.
    7. Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
    8. Obyek transaksi adalah jual beli barang/pemanfaatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku.
    1.2. Penerbitan Kartu
    1. Bank berhak tidak memproses aplikasi yang tidak lengkap. Data/dokumen yang telah disampaikan menjadi milik bank sehingga tidak akan dikembalikan kepada pemohon kartu.
    2. Bank berwenang menyetujui/menolak permohonan dan menetapkan limit kartu tanpa wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu.
    3. Kartu yang diterbitkan adalah milik bank dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta bank.
    4. Setiap kartu (utama maupun tambahan) masing-masing diberikan PIN dan dikenakan iuran tahunan. Bila salah satu kartu bermasalah. Akan berakibat terhadap kartu lainnya.
    1.3. Penggunaan Kartu
    1. Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat di pindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun, dan wajib menanda tangani sales draft.
    2. Kelalaian pemegang kartu untuk menandatangani sales draft, slip penarikan tunai, atau formulir melalui mail order tidak melepaskan pemegang kartu dari kewajiban atas penggunaan kartu tersebut.
    3. Seluruh fasilitas kartu dapat digunakan dan dinikmati pemegang kartu sepanjang memenuhi prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
    1.4. PIN (Personal Identification Number)
    1. PIN dapat diperoleh dengan cara mengirimkan SMS atau menghubungi BNI Call.
    2. Selain untuk penggunaan di mesin ATM, PIN Anda juga akan digunakan untuk transaksi ritel dengan BNI iB Hasanah Card pada mesin EDC atau merchant.
    3. Penggunaan PIN yang salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akan mengakibatkan PIN tidak dapat dipergunakan lagi untuk hari itu.
    4. Seluruh kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan ke bank baik karena kesalahan/kelalaian pemegang kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
    1.5. Masa Berlaku Kartu
    1. Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir dibulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali telah dibatalkan/ditutup sebelumnya oleh bank atau atas permintaan pemegang kartu.
    2. Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.
    1.6. Transaksi Kartu
    1. Transaksi ditagihkan dalam mata uang rupiah, terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan kedalam rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibukukan.
    2. Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada sales draft yang ditagihkan oleh merchant.
    3. Bank berhak membatasi pemakaian kartu atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya.
    1.7. Layanan Telepon 24 Jam Bni Call
    1. Pemegang kartu dapat memperoleh informasi dan layanan yang berhubungan dengan BNI iB Hasanah Card dengan menghubungi fasilitas ini dan terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui PIN dan atau melalui proses verifikasi lainnya yang di tetapkan oleh bank.
    2. Untuk beberapa transaksi tertentu, fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh pengguna kartu utama dari BNI iB Hasanah Card.
    3. Pemegang kartu mengetahui dan setuju bahwa bank berhak merekam percakapan antara pemegang kartu dengan petugas BNI Call melalui fasilitas ini dan menuangkannya dalam catatan resmi yang dapat di pergunakan sebagai bukti yang sah atas transaksi yang dilakukan.
    1.8. Belanja Dengan BNI iB Hasanah Card

    Apabila terjadi Penolakan transaksi yang dilakukan pemegang BNI iB Hasanah Card tanpa sebab yang jelas, dapat menghubungi langsung BNI Call.

    1.9. Penagihan Dan Pemblokiran Kartu

    Transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan ditagihkan setiap bulan dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sejumlah minimum pembayaran yang telah ditentukan. Jika pemegang kartu tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo maka akan dikenakan biaya ta’widh yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal cetak penagihan bulan berikutnya pembayaran masih belum diterima oleh bank, maka BNI iB Hasanah Card Anda akan terblokir secara otomatis dan baru dapat digunakan kembali satu hari kerja setelah pembayaran diterima bank.

    1.10. Pembayaran Tagihan
    1. Setiap bulan, bank akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat penagihan pemegang kartu utama. Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama ditagihkan bersama dalam lembar penagihan kartu utama.
    2. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo pemegang kartu tidak melunasi minimum payment atau membayar kurang dari jumlah minimum payment, dan apabila hal ini berlanjut hingga tanggal penagihan bulan berikutnya, maka kartu akan terblokir secara otomatis hingga satu hari kerja sejak pembayaran diterima bank.
    3. Apabila jumlah overlimitnya sampai saat jatuh tempo belum dilunasi, maka minimum payment menjadi sebesar 10% dari jumlah seluruh tagihan ditambah jumlah over limitnya.
    4. Tunggakan minimum payment yang ada akan diakumulasikan dengan minimum payment atau tagihan bulan berikutnya dan demikian seterusnya.
    5. Apabila cek/giro untuk pembayaran tagihan ditolak, akan terkena biaya administrasi penolakan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
    6. Pembayaran berlaku efektif setelah tercatat pembukuan pada bank.
    7. Keberatan atas tagihan yang tidak sesuai, diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan bank akan menolak keberatan yang di ajukan setelah jangka waktu tersebut. Bank akan memberikan jawaban setelah hasil investigasi selesai dilakukan, atas keberatan transaksi yang disampaikan oleh pemegang kartu, maka bank akan melakukan proses peng-kreditan sementara. Pihak bank akan melakukan proses peng-kreditan sementara, jika syarat-syarat yang di tentukan oleh bank terpenuhi. Selama masa pengajuan keberatan pemegang kartu tetap di wajibkan membayar kepada bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam lembar penagihan terakhir yang diterima.
    1.11. Tagihan Bulanan
    1. Setiap bulan pemegang kartu akan menerima lembar penagihan (billing statement) yang mencantumkan kegiatan-kegiatan transaksi BNI iB hasanah card.
    2. Lembar penagihan akan memuat rincian pembayaran, pembelanjaan, monthly membership fee, cash rebate, dan biaya administrasi (bila ada).
    1.12. Penggolongan Kolektibilitas Pembayaran
    1. Golongan lancar, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran.
    2. Golongan dalam perhatian khusus, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 1-89 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BNI Syariah berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran sekurang-kurangnya sebesar pembayaran minimum.
    3. Golongan kurang lancar, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 90-119 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
    4. Golongan diragukan, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 120-179 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
    5. Golongan macet, keterlambatan dalam pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat digunakan kembali.
    1.13. Biaya – Biaya (Fee)

    Pemegang kartu akan dikenakan biaya annual membership fee, monthly membership fee, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai (cash advance), fee atas fasiltas penggunaan produk fitur lainnya, biaya materai dan biaya penggantian kartu yang besarnya sesuai ketentuan bank, serta akan ditagihkan bersama lembar penagihan yang diterima pemegang kartu pada masa berlaku kartu yang bersangkutan.

    1.14. Biaya Penagihan (Ta’widh)
    1. Bank berhak membebankan biaya penagihan (ta'widh) kepada pemegang kartu.
    2. Besarnya biaya penagihan (ta'widh) sesuai kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan dan biaya lain-lain.
    1.15. Kehilangan Kartu
    1. Bank berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, apabila pemegang kartu sedang dalam keadaan mengunggak pembayaran tagihan.
    2. Untuk setiap penggantian kartu yang dilaporkan hilang/dicuri pemegang kartu akan dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
    1.16. Pengakhiran Keanggotaan Kartu
    1. Bank setiap saat berhak/berwenang untuk memblokir atau menutup kartu setiap saat apabila :
      1. Bank berpendapat bahwa pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum.
      2. Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia dan atau asosiasi kartu kredit Indonesia.
      3. Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam aplikasi pembukaan/akad dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara bank dan pemegang kartu.
      4. Apabila pemegang kartu menjadi pailit atau dibawah pengampunan atau atas hartanya dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan (conservatoir beslag) oleh pengadilan.
      5. Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
      6. Menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu.
      7. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
      8. Tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam butir 10.
    2. Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dari siapapun, termasuk dari pemegang kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh bank.
    3. Bank (berdasarkan peraturan yang berlaku) berhak pula mencatumkan nomor kartu dan nama pemegang kartu yang keanggotaannya dibatalkan oleh bank dalam daftar hitam nasional bank Indonesia/bank/instansi/perusahaan lain.
    4. Bila pemegang kartu adalah warga Negara asing (WNA) yang akan kembali ke negeranya karena sudah habis masa kerjanya di Indonesia maka pemegang kartu dan/atau perusahaan lain yang menjamin pemegang kartu harus melunasi semua kewajiban pada bank dan pemegang kartu harus mengembalikan kartu sesuai ketentuan di atas.
    1.17. Perubahan Alamat

    Alamat dan no. telepon pemegang kartu (rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan bank adalah alamat dan no. telepon yang tercatat terakhir di bank.

    1.18. Tanggung Jawab Pemegang Kartu
    1. Bilamana pemegang kartu mempunyai rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka di bank maka bank berhak memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka tersebut untuk pembayaran jika pemegang kartu lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari penggunaan kartu (kartu utama dan kartu tambahan), guna keperluan tersebut pemegang kartu dengan ini member kuasa kepada bank untuk memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata dan pemegang kartu membebaskan bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
    2. Apabila keanggotaan pemegang kartu dibatalkan dan pemegang kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan oleh bank untuk melunasi tagihan sudah habis, maka setelah 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, maka pemegang kartu wajib melunasi seluruh kewajibannya yang masih tertunggak kepada bank dan atas hal tersebut bank berhak mengambil pelunasannya dari harta kekayaan pemegang kartu dan bila perlu bank akan melakukan tindakan hukum untuk dilakukan penjualan secara lelang atau dibawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank sesuai peraturan yang berlaku. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu, maka atas kekurangannya pemegang kartu wajib untuk melunasinya kepada bank. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pemegang kartu ternyata masih terdapat kelebihan, maka bank berkewajiban segera menyerahkan kelebihan tersebut kepada pemegang kartu tanpa bank harus membayar kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun.
    3. Apabila pemegang kartu dinyatakan pailit atau meninggal dunia, maka semua kewajiban pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut wajib dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh pemegang kartu (apabila pemegang kartu dinyatakan pailit) dan atau para ahli waris pemegang kartu (apabila pemegang kartu meninggal dunia).
    4. Catatan/administrasi bank merupakan bukti yang sah dan mengikat pemegang kartu mengenai adanya transaksi maupun tentang jumlah kewajiban pemegang kartu yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemegang kartu kepada bank.
    1.19. Pernyataan Dan Jaminan
    1. Pemegang kartu dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim apapun dan dari siapapun (termasuk dari pemegang kartu) serta membebaskan bank dari segala kewajiban yang mungkin timbul dan di derita oleh bank sehubungan dengan semua tindakan bank sebagai dimaksud dalam ketentuan umum ini.
    2. Bank bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul atas barang/pemanfaatan jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu, karenanya pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut dan menyelesaikan permasalahan dengan merchant atas biaya pemegang kartu sendiri.
    3. Pemegang kartu bersedia menyerahkan agunan berupa cash collateral yang jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bank dan harus ditempatkan pemegang kartu dan/atau penjamin pada bank berdasar prinsip syariah yang digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan sejumlah uang yang wajib dibayar pemegang kartu pada bank dan oleh karenanya pemegang kartu wajib memahami dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan kartu.
    4. Dengan menandatangani aplikasi pembukaan kartu, menerima kartu, menandatangani kartu dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk tunduk dan terikat pada aplikasi pembukaan, syarat dan ketentuan umum ini, termasuk perubahan – perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuan yang ditetapkan dikemudian hari oleh bank serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank, fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, peraturan bank Indonesia termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh asosiasi kartu kredit Indonesia.
    1.20. Kuasa – Kuasa

    Selama kewajiban pemegang kartu dan atau penjamin kepada bank belum dipenuhi seluruhnya maka segala kuasa yang diberikan pemegang kartu dan atau penjamin sebagai dimaksud dalam syarat dan ketentuan umum ini tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 kitab undang-undang hukum perdata.

    1.21. Tabungan Hasanah Clasic
    1. Ada dana yang diinvestasikan pada bank oleh pemegang kartu dengan prinsip mudharabah.
    2. Nasabah menyetujui tabungan hasanah classic tersebut diblokir oleh bank untuk keperluan penerbitan kartu atas nama pemegang kartu.
    3. Apabila pemegang kartu tidak melunasi kewajibannya pada bank dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak jatuh tempo maka bank akan mencairkan dana tersebut untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu yang tertunggak.
    4. Tabungan hasanah classic dapat dicairkan setelah hasanah card classic ditutup.
    1.22. Hukum Yang Berlaku

    Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan umum ini diatur dan tunduk berdasarkan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

    1.23. Penyelesaian Sengketa
    1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari ketentuan umum ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
    2. Bilamana musyawarah sebagai dimaksud butir 1 di atas tidak menghasilkan kata sepakat, maka semua sengketa yang timbul dari ketentuan umum ini akan diselesaikan dan diputus oleh badan Arbitrase Syariah Nasional yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa.
    3. Tanpa mengurangi tempat pokok Badan Arbitrase Syariah Nasional di Jakarta yang ditentukan di dalam peraturan arbitrase dan prosedur arbitrase badan Abritase Syariah Nasional, para pihak dapat sepakat memilih dan menentukan tempat lain sebagai tempat untuk bersidang.
    1.24. Lain – Lain
    1. Dalam hal pemegang kartu memiliki 2 kartu (utama dan tambahan), apabila salah satu kartu bermasalah, maka akan berakibat pada kartu lainnya.
    2. Berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu memberi kartu kepada bank untuk mendapatkan/menyampaikan informasi mengenai data-data pemegang kartu dari dan/atau kepada pihak manapun.
    3. Dalam rangka penagihan kepada pemegang kartu, bank dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
    4. Bank berhak untuk merubah ketentuan umum pemegang kartu yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan umum pemegang kartu dan berlaku mengikat sejak diberlakukannya perubahan tersebut.
    5. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pemegang kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya.
    6. Pengaduan oleh pemegang kartu yang terkait dengan transaksi keuangan dapat disampaikan secara lisan (melalui layanan telepon 24 jam BNI Call) dan/atau tertulis. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan foto kopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
    7. Penanganan pengaduan oleh pemegang kartu yang disampaikan melalui lisan akan tindak lanjuti dan/atau diselesaikan oleh pihak bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
    8. Penanganan pengaduan oleh pemegang kartu yang melalui tertulis, akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

  3. Hak Pemegang Kartu
  4. 2.1. Penerbitan Kartu

    Pemegang kartu utama dapat memintakan penerbitan kartu tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) namun tanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan kartu tambahan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama.

    2.2. Fasilitas Lainnya

    Pemegang kartu berhak atas setiap fasilitas yang disediakan oleh bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu dalam pemberitahuan tertulis.

  5. Kewajiban Pemegang Kartu
  6. 3.1. Penggunaan Kartu
    1. Pemegang kartu wajib mencantumkan tanda tangannya pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
    2. Dengan menandatangani kartu, maka pemegang kartu tunduk pada ketentuan umum pemegang BNI iB hasanah card, baik yang telah ada maupun perubahannya yang akan ada dikemudian hari.
    3.2. PIN (Personal Identification Number)
    1. Pemegang kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
    2. Pemegang kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan pemegang kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain.
    3.3. Transaksi Kartu

    Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila kartu yang telah diberikan oleh bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apaun juga antara lain penyalahgunaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

    3.4. Belanja Dengan BNI iB Hasanah Card

    Pemegang kartu harus menandatangani slip penjualan yang terdiri dari beberapa lembar di merchant tempat transaksi.

    3.5. Pembayaran Tagihan
    1. Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo tagihan pemegang kartu wajib melunasi pembayaran minimum (minimum payment) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah mana yang lebih besar ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada).
    2. Apabila kartu ditutup, maka pemegang kartu wajib menghubungi layanan telepon 24 jam BNI Call untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi sekaligus.
    3. Pemegang kartu sebaiknya menyimpan copy bukti pembayaran atas pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam lembar penagihan.
    4. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran tagihan seluruh kartu yang di terbitkan oleh bank atas nama atau atas tanggungan pemegang kartu.
    3.6. Kehilangan Kartu
    1. Apabila kartu hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib segera menghubungi bank melalui layanan telepon 24 jam BNI Call untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang-orang yang tidak berhak.
    2. Bila kartu hilang/dicuri, maka selama belum di laporkan ke layanan telepon 24 jam BNI Call, pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang telah dilakukan sampai diterimannya laporan kehilangan kartu oleh bank.
    3.7. Pengakhiran Keanggotaan Kartu

    Apabila bank memutuskan untuk membatalkan/mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggotaan pemegang kartu, maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu pada bank/pihak ketiga yang dikuasakan bank yang terutang oleh pemegang kartu walaupun belum jatuh tempo.

    3.8. Perubahan Alamat

    Bila terjadi perubahan alamat dan no. telepon, pemegang kartu wajib menyampaikan pemberitahuan ke bank melalui telepon 24 Jam BNI Call 1500046.

    3.9. Tanggung Jawab Pemegang Kartu

    Pemegang kartu harus membayar seluruh kewajiban/utangnya kepada bank dengan segera dan sekaligus apabila keanggotaan pemegang kartu diakhiri oleh bank/pemegang kartu.