X

Pengumuman

Perubahan Susunan Dewan Komisaris BNI Syariah 2019

 

  1. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI Syariah tahun buku 2018 (“RUPS Tahunan”) dengan mata acara sebagai berikut:
  • Persetujuan Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  • Penetapan Penggunaan Laba pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  • Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit tahun buku 2019.
  • Penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2019.
  • Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 serta penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.
  • Penetapan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Perseroan.

 

  1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan dimaksud, dengan ini kami menyampaikan laporan fakta material yaitu keputusan mata acara keenam penetapan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
  1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Memberhentikan dengan hormat kepada :

  • Komisaris Utama: Sdr. Fero Poerbonegoro
  • Komisaris Independen: Sdr. Rizqullah
  • Komisaris Independen:Sdr. Max R. Niode

Menyetujui dan Mengangkat kembali :

  • Komisaris Utama: Sdr. Fero Poerbonegoro
  • Komisaris Independen: Sdr. Max R. Niode

Masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat kembali tersebut masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan berakhir sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

  • Tidak mengangkat kembali dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan kepada Sdr. Rizqullah.

Menyetujui dan mengangkat :

  • Komisaris Independen : Sdr. Komaruddin Hidayat

Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Komisaris Independen yang diangkat sejak disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

  1. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

  • Ketua : Kyai Haji Ma'ruf Amin
  • Anggota : Hasanudin

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama:Fero Poerbonegoro
  • Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat*
  • Komisaris Independen: Max R. Niode
  • Komisaris : Imam Budi Sarjito

Direksi

  • Direktur Utama: Abdullah Firman Wibowo
  • Direktur : Dhias Widhiyati
  • Direktur : Wahyu Avianto
  • Direktur Kepatuhan dan Risiko : Tribuana Tunggadewi

*   Khusus untuk Sdr. Komaruddin Hidayat akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

 

  • Terkait dengan pencalonan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Calon Wakil Presiden, dan berdasarkan informasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), rekapitulasi perhitungan suara akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2019, maka penetapan susunan anggota DPS Perseroan akan dilaksanakan setelah tanggal tersebut.
  • Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Related

Share