Tata Kelola Perusahaan

 

I. Latar Belakang

BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik GCG dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Penerapan GCG di BNI Syariah mengacu pada:

  • Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008;
  • Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  • Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  • Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  • Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.
  • Dalam prakteknya, BNI Syariah juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan best practice GCG yang berlaku antara lain Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman GCG Perbankan Indonesia, Asean Corporate Governance serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik..

II. Prinsip-Prinsip GCG

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness). Penerapan prinsip-prinsip GCG di BNI Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Transparansi (Transparency): Perusahaan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholders lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu
  • Akuntabilitas (Accountability): Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain;
  • Pertanggungjawaban (Responsibility): Bank memastikan pengelolaan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, termasuk juga prinsip-prinsip Syariah. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bank dan pengurusnya senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian, dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
  • Professional (Professional): bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.
  • Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness): bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Kebijakan Dasar GCG

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan impelementasi GCG secara berkelanjutan, BNI Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari:

  • Pedoman Pelaksanaan GCG berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. KP/DIR/397, KP/10/DK/2010, tanggal 21 Desember 2010;
  • Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/016, KP/DI/DK/2013 tanggal 12 Nov 2013;
  • Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014
  • Internal Audit Charter berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/002/DIR/R tanggal 2 Juni 2014 tentang Internal Audit Charter PT Bank BNI Syariah;
  • Kebijakan Umum Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/005/DIR/R, tanggal 21 September 2015;
  • Kode Etik Insan BNI Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, tanggal 23 Desember 2010;
  • Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Kebijakan Program Penerapan APU-PPT) (akan dilengkapii nomor surat keputusannya).
  • Aturan mengenai larangan menerima dan/atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan GCG melalui Surat Edaran Direksi BNI Syariah nomor SE/BNISy/DIR/002 tanggal 5 Agustus 2011;
  • Strategi Anti Fraud berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/006/DIR/R tanggal 26 Oktober 2015; dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.

IV. Implementasi GCG

Implementasi prinsip-prinsip GCG di BNI Syariah difokuskan kepada 11 pilar yaitu:

  • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  • Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
  • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
  • Penanganan benturan kepentingan;
  • Penerapan fungsi kepatuhan;
  • Penerapan fungsi audit intern;
  • Penerapan fungsi audit ekstern;
  • Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
  • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.

V. Self Asessment GCG dan Laporan GCG

BNI Syariah rutin melakukan penilaian sendiri (self assessment) GCG setiap semester dan pembuatan Laporan GCG setiap akhir tahun buku sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Badan Regulator yang berlaku.

Adapun hasil self assessment dan Laporan GCG dimaksud dapat diunduh di bawah ini:

1. Laporan Self Assessment GCG

2. Laporan GCG Tahunan