Audit Committee Charter

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT BNI SYARIAH

Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/01/DK/2014

tanggal 10 September 2014

 

1.    Dasar Peraturan

Komite Audit PT Bank Negara Indonesia Syariah dibentuk berdasarkan  Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

 

2.    Struktur Komite Audit

  • Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  • Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat  Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.
  • Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
  • Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
  • Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya
  • Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.

 

3.    Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

a.  Memiliki integritas, akhlak, moral, dan reputasi keuangan yang baik;

b.  Memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup di bidangnya masing-masing;

  • Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
  • Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk nmerencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
  • Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;
  • Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  • Tidak mempunyai: (1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan/atau; (2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan.

 

4.    Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit tersebut meliputi:

  • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
  • Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan;
  • Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.  
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: (1) pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) (2) Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
  • Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
  • Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
  • Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Perseroan;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 

5.    Kewajiban Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit wajib:

  • Membuat pedoman kerja Komite Audit ( audit committee charter); dan
  • Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan;

 

6.    Wewenang Komite Audit

  • Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
  • Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana huruf a. di atas, Komite Audit bekerjasama dengan SPI.

 

7.    Rapat Komite Audit

  • Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
  • Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
  • Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

 

  • Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
  • Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

 

8.    Pelaporan 

  • Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  • Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit  kepada Dewan Komisaris.
  • Komite Audit membuat pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
  • Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

 

9. Masa Tugas

  • Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
  • Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

 

10. Penutup

  • Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
  • Piagam Komite Audit akan ditinjau secara periodik.
  • Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  • Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada PT BNI Syariah